bintangtimurnews.com
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menegaskan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah dua entitas yang berbeda dan memiliki peran serta fungsi yang terpisah. PBNU adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diatur oleh Undang-Undang Ormas, sementara PKB diatur oleh Undang-Undang Partai Politik. Oleh karena itu, keduanya tidak boleh saling mengintervensi. “Kalau masalah politik biarkan PKB yang punya otoritas. Kalau urusan kemasyarakatan ya NU. Tapi sekarang umat terbengkalai, elite PBNU sudah bermain politik sehingga terjadi campur aduk. Saya kritik PBNU karena saya sayang PBNU,” ujar Ujang Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.
Ujang mengkritik pembentukan panitia khusus atau Tim Lima oleh PBNU yang bertujuan untuk mengevaluasi dan bahkan mengambil alih PKB. Menurutnya, langkah ini adalah kesalahan besar karena PBNU seharusnya fokus pada isu-isu kemasyarakatan, sementara PKB mengurus politik. “Saya tidak sepakat jika ada ormas yang cawe-cawe atau mengintervensi partai politik. Ormas dan parpol adalah entitas yang berbeda,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ujang menekankan bahwa NU adalah ormas besar yang dihormati oleh pemerintah, sehingga ketika para elite PBNU mulai keluar dari jalur yang seharusnya, harus ada yang berani mengkritik dan meluruskan. “Ini sudah keterlaluan, sudah terlalu jauh. PBNU memanggil pengurus PKB, bahkan sekjen PKB dipanggil. Ini harus diluruskan untuk menjaga sistem ketatanegaraan kita. Mana fungsi ormas, mana fungsi parpol,” jelasnya.
Ujang juga mengingatkan bahwa praktik intervensi seperti ini dapat menjadi kontraproduktif bagi kedua lembaga besar ini di masa mendatang. Meskipun PKB dan PBNU memiliki ikatan kekeluargaan, kesalahan tetap harus diingatkan dan diluruskan. Ia juga menyoroti bahwa langkah elite PBNU yang terlalu jauh masuk ke ranah politik dapat merusak peran PBNU sebagai penjaga moralitas bangsa. “Ketika PBNU menjadi alat politik, ini menjadi problem. Kerusakan-kerusakan akan muncul. PBNU seharusnya menjaga moralitas bangsa, etika politik, dan umat, bukan malah menyerobot dan merusak PKB yang mereka ciptakan sendiri,” tutup Ujang.
