bintangtimurnews.com
Sigit Wibowo, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait tingginya angka golongan putih (golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Timur. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi masyarakat hanya tercatat sebesar 57,15%, sementara sekitar 42,85% atau lebih dari satu juta pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka.
Sigit menilai bahwa tingginya angka golput ini adalah masalah serius yang harus mendapat perhatian semua pihak. “Golput yang tinggi ini menjadi catatan memprihatinkan, karena seharusnya setiap warga negara sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Ini bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal menentukan masa depan daerah kita,” ujar Sigit melalui pesan singkatnya, Jumat (29/11/2024).
Sigit mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Salah satunya adalah kedekatan jadwal Pilkada dengan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres). Menurutnya, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sangat dekat menyebabkan kebosanan politik di kalangan masyarakat. “Banyak orang merasa sudah cukup terlibat dalam pemilu sebelumnya, sehingga enggan memilih lagi,” tambahnya.
Selain itu, Sigit juga menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap calon pemimpin yang ada. Banyak warga merasa bahwa kandidat yang tersedia tidak sesuai dengan harapan mereka atau tidak mampu membawa perubahan yang diinginkan. “Masalah klasiknya adalah kurangnya ketertarikan terhadap calon pemimpin karena masyarakat merasa tidak ada pilihan yang benar-benar sesuai dengan harapan mereka,” ujarnya.
Sigit juga menekankan pentingnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat. Banyak warga yang belum sepenuhnya menyadari betapa besar dampak keputusan pilkada terhadap kehidupan sehari-hari mereka. “Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga mengenai kebijakan yang akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, seperti harga barang, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” jelasnya. adv