Andi Satya Adi Saputra: Pemerataan Tenaga Medis Kunci Atasi Ketimpangan Pelayanan Kesehatan di Kaltim

bintangtimurnews.com

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kekurangan dokter dan ketimpangan distribusi tenaga medis di wilayah tersebut. Menurutnya, pemerataan tenaga kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat penting, terutama mengingat meningkatnya jumlah penduduk akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kekurangan Tenaga Medis di Kaltim
Andi mengungkapkan bahwa jumlah dokter di Kaltim masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Berdasarkan data WHO, diperlukan satu dokter untuk setiap 1.000 jiwa. Namun, dengan populasi lebih dari 4 juta jiwa, Kaltim masih kekurangan sekitar 2.000 dokter.

Selain itu, ketimpangan distribusi juga menjadi masalah serius. Saat ini, sekitar 80 persen dari 2.000 dokter di Kaltim terkonsentrasi di kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Sementara itu, wilayah pedalaman dan terpencil masih kekurangan tenaga medis, yang berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Usulan Solusi
Untuk mengatasi masalah ini, Andi Satya mengusulkan beberapa langkah strategis:

  1. Rekrutmen Dokter Baru
    Pemprov Kaltim perlu merekrut dokter, terutama spesialis, untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh daerah.

  2. Pemberian Insentif
    Ia menyarankan pemberian insentif besar bagi dokter yang bersedia bertugas di wilayah terpencil. Ia mencontohkan langkah Pemkot Bontang, yang memberikan insentif khusus untuk menarik tenaga medis ke daerah tersebut.

  3. Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur
    Pemerintah harus menjamin kesejahteraan tenaga medis dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, infrastruktur pendukung, dan suasana kerja yang kondusif.

Dampak Positif Pemerataan
Menurut Andi, pemerataan tenaga kesehatan tidak hanya meningkatkan akses layanan medis, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kesehatan adalah hak dasar, dan memastikan masyarakat di wilayah pedalaman mendapatkan layanan kesehatan yang layak adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah ini, Andi berharap ketimpangan dalam sektor kesehatan di Kaltim dapat diminimalkan, sehingga pelayanan kesehatan yang berkualitas bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. adv

Array

Berita Terkait